"Sudah langsung kami surati gubernur, untuk melakukan pengecekan secara langsung. Masalahnya sebenarnya apa," kaat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (10/11).
Menurut Tjahjo, aspirasi masyarakat harus dijaga. Persoalan yang memicu rencana penduduk tersebut harus dipecahkan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
"Sejengkal tanah pun harus kita jaga. Prinsipnya, jangan sampai mereka pindah warga negara," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, penduduk di sepuluh desa di Kalimantan Timur berencana pindah kewarganegaraan ke Malaysia. Kelaparan dan kemiskinan disebut sebagai pemicu sikap warga tersebut.
Kesepuluh desa yang hendak memisahkan diri dari NKRI tersebut semuanya berada di Kecamatan Long Apari, sebuah kecamatan yang berbatasan darat dengan Malaysia, meliputi Desa Long Pananeh I, Long Pananeh II, Long Pananeh III, Tiong Ohang, Tiong, Buu, Noha Tifab, Long Apari, Long Kerioq, Noha Silat, dan Desa Noha.
Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman, dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Provinsi Kaltim bersama TNI, berhasil meredam warga di 10 desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang ingin keluar dari NKRI untuk pindah menjadi warga Serawak, Malaysia.
“Ketika mendengar ancaman 10 desa di Mahakam Ulu (Mahulu), tim langsung naik helikopter bersama TNI ke lokasi untuk memantau dan mendengar langsung, apa yang menyebabkan warga ingin keluar dari NKRI,” ungkap Kepala BPK2DT Kaltim Frederik Bid.
Ia pun turut melepas truk-truk TNI dari Samarinda menuju Mahulu membawa sembako pada 28 Oktober lalu agar penduduk tak jadi pindah kewarganegaraan.
"Untuk menanggulangi sementara tentang jeritan mereka akibat lapar tersebut, maka hari ini kami bekerjasama dengan TNI AD memberangkakant enam truk membawa 12,5 ton sembako ke 10 desa yang terdiri beras, gula, mi instan, dan obat-obatan," ujarnya.
Dipetik dari Repubblika Online 10 November 2014
No comments:
Post a Comment